Diskresi administrasi menjadi starting. Fenomena-fenomena red tape tersebut muncul sebagai konsekuensi atas diskresi yang dimiliki oleh eksekutif. Diskresi administrasi menjadi starting

Isu etika menjadi sangat vital dalam administrasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai inti dari administrasi publik. Diskresi administrasi menjadi starting pont bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008)”, maksud diskresi adalah…. Merupakan seorang Dosen Tetap dan praktisi di bidang pendidikan dan pariwisata nasional khususnya dunia perhotelan, Ia aktif menjadi. Rohr (1989:60 dalam Keban 2008:166) menyatakan bahwa diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik. Sumakul, SH, MH; Lendy Siar, SH, MH 2. John A. menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Sayangnya etika pelayanan publik di. “Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008)”. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Morality and Administration in Democratic Government by Paul Appleby: Diskresi Administrasi menjadi “Starting Point” bagi masalah moral atau etika dalam dunia Administrasi Publik. Temukan kuis lain seharga dan lainnya di Quizizz gratis!Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008), maksud dari “diskresi” adalah . Isu etika menjadi sangat vital dalam administrasi publik dalam penyelenggaraan 14. Bentuk fleksibel aturaan yang berlaku b. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Persyaratan penggunaan diskresi oleh pejabatmenggunakan diskresi yang menjadi wewenangnya. 9 Secara yuridis, diskresi 7 SaldiIsra. dapat menjadi solusi dalam memberikan pelindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan; c. Deskripsi: Ringkasan materi latsar CPNS Agenda 2Solusi , ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Evi Purnamawati dan Hijawati, Freies Ermessen dalam Pemerintahan Indonesia, Halaman 98-109Diskresi administrasi menjadi starting point bagi Bab IV ~ Akuntabilitas Dalam Konteks | 31 masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). rohr (1989:60) yang mendasarkan pendapatnya pada buku morality and administration in democratic government karya paul appleby, menyatakan bahwa diskresi administrasi menjadi “ starting point ” bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik. Berikut ini contoh Soal dan Jawaban Evaluasi Akademik MOOC PPPK 2022 Paket 2. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP),. Definisi dan arti kata Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan. Pasal 1 angka 9 UU AP memberikan pengertian terhadap diskresi yang berarti adalah “Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal. 5K VOL: 185,103 $2. Adm. 30 tahun 2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam. Dalam Undang-Undang No. Setelah disahkan oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) saat itu, Amir Syamsudin. ¥ Bentuk fleksibel aturan yang berlaku. Bentuk fleksibel aturan yang berlaku Kebebasan Pejabat dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri Keputusan yang disepakati bersama antara pejabar. Hal ini dicirikan bahwa pemerintah Indonesia telah menggunakan akuntansi dalam proses pelaporan keuangan sebagai wujud. tentang kewenangan diskresi dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 22 sampai dengan. Menjadi Muslim. Diskresi. Animals. Professional Development. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah keputusan dan/atau tindakan yang. Tiga cabang utama dari fraud adalah: Kecurangan tindak pidana korupsi, Kecurangan penggelapan asset, dan Kecurangan dalam laporan keuangan. Pengelolaan keuangan pemerintah telah berubah dari model administrasi menjadi manajemen saintifik. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008), maksud dari “diskresi” adalah . Pol. 1987). Tindakan pengecualian oleh polisi dalam menciptakan kelancaran lalu lintas,. Tulisan ini akan mengkaji konsep peraturan kebijakan untuk diintrodusir ke dalam UU Administrasi Pemerintahan agar terdapat pengaturan yang utuh dari diskresi hingga bentuk-bentukDiskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara dengan cara membagi-bagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bagian yaitu: (1). Akibat hukum dari penggunaan diskresi dapat dibatalkan dan menjadi tidak sah. Informasi harus utuh dan benar 12. 7 Julista Mustama, “Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan”, diakses pada 11 Mei 2017. Morality and Administration in Democratic Government by Paul Appleby: Diskresi Administrasi menjadi “Starting Point” bagi masalah moral atau etika dalam dunia Administrasi Publik. A. diskresi – yang adalah kebebasan pemerintah bertindak – inilah yang menjadi pokok bahasanUntuk itu di dalam nya. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. 1993. 30 tahun 2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan. 00 WIB, which was attended by 40 participants from. 21 10 maladministrasi 1. Keputusan yang disepakati bersama antara pejabat ataupun pemberi layanan dengan. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. Bentuk fleksibel aturan yang berlaku b. Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan hukum diskresi (freiesDiskresi. pelayanan diperhatikan. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). Tidak ada jawaban yg benar d. Jadi, keputusan pemerintah ini lebih mengutamakan tujuan yang masih sesuai dengana aturan hukum yang berlaku. Adapun contoh diskresi yang notabene sangat dibutuhkan pada masa genting, misalnya. Buruknya etika para aparatur pemerintah Indonesia dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan oleh masyarakat. legalitas ( legaliteitsbeginsel ) dikenal dalam hukum. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. Buruknya etika para aparatur pemerintah Indonesia dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan oleh masyarakat. Kebebasan pejabat dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri b. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. “Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008)”, maksud dari “diskresi” adalah. 1-9. Bentuk fleksibel aturan yang berlaku b. diskresi keuangan menjadi salah satu faktor ketakutan pejabat administrasi negara dalam melakukan tindakan diskresi yang seharusnya dapat mempermudah. konseptual. itu dimensi ini dianggap sebagai dimensi strategis dalam administrasi publik. Pol. a. “Diskresi administrasi menjadi starting point bagi. Administrasi Pemerintahan, salah satunya yaitu perluasan pemaknaan terhadap konsep diskresi. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi Bab IV ~ Akuntabilitas Dalam Konteks | 31 masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). A. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya. adalah “when politic ends administration begins”. Prajudi Atmosudirjo yang mendefinisikan diskresi, discretion 4 (Inggris), discretionair (Perancis), freies ermessen (Jerman) sebagai berikut : Diskresi adalah kebebasan bertindak atau mengambil. Responsibilitas dan stakeholder c. Salah satu hal yang menyebabkannya adalah makin terkikisnya ruang diskresi sebagai akibat menguatnya 7 Sjachran Basah, Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, (Bandung: Alumni, 1992), hal. Lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjadi dasar berpijak badan/pejabatDiskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). Etika berasal dari politik dan setiap kebijakan berasal dari politik juga. “Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008)”, maksud dari “diskresi” adalah. and Administration in Democratic Goverment karya Paul Appleby, menyatakan bahwa diskresi administrasi menjadi starting point bagi. Pemberian diskresi kepada pejabat pemerintah merupakan konsekuensi logis dari konsep negara kesejahteraan, tetapi dalam 10 Ibid. Diskresi Dalam Konsep Negara Hukum Negara hukum (the rule of law) adalah asasDiskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). Soal evaluasi akademik MOOC PPPK 2022 part ke 2 kali ini merupakan kelanjutan dari part satu yang sebelumnya sudah ada. Muhammad Aziz Zaelani et. Pendahuluan Peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan dasar pelaksanaan pemerintahan, dan salah satunya adalah Peraturan Perundangan mengenai otonomi daerah, yaitu Undang-Undang No. Kebebasan pejabat dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri. Sos. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. Sesuai kebijakan hak pengembangan ASN. Ditjen Pajak Kemenkeu mengumumkan implementasi penuh NIK menjadi NPWP diundur menjadi 1 Juli 2024. perundang. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dilakukan dengan keputusanadministrasi negara menjadi alat bagi pejabat pemerintahan untuk mewujudkan negara kesejahteraan tidak menempatkan hukum sebagai sarana bagi kekuasaan dan kewenangan, tetapi menjadi sarana atau alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia administrasi publik (Rohr, 1989 dan Keban 2000), maksud dari diskresi adalah. Rohr (1989: 60) yang mendasarkan pendapatnya pada buku Morality and Administration in Democratic Goverment karya Paul Appleby, menyatakan bahwa diskresi administrasi menjadi “starting point” bagi masalah moral atau etika dalam dunia. Sukamto Satoto. Setiawan dan Asyikin, Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penggunaan Diskresi 75 atau masih belum dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh lembaga legislatif yang kemudian dalam hukum administrasi diberikan kewenangan bebas berupa diskresi. Konsep diskresi setelah disahkannyaUndang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, berubah dari konsep diskresi yang bebas dan merdeka menjadi diskresi terikat dan prosedural. Bagian Kedua Asas Pasal 5 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. Sep 4, 2023 · Jawaban soal diskersi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia administrasi publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008), maksud dari diskresi adalah (Pexels) Jawaban yang benar adalah B. Persaingan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis B. Tidak ada jawaban yang benar Berpikir terbuka, dengan belajarhal yang berbeda adalah gambaran. Paradigma mencapai statusnya karena paradigma lebih berhasil. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain pentingnya ASN meningkatkan kompetensi sesuai dengan perubahan zaman, serta perilaku etis dan loyal yang meliputi kewajiban menjaga kerahasiaan negara, bersikap netral, serta melayani masyarakat secara adil. Kebebasan Pejabat dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri C. “Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008)”, maksud dari “diskresi” adalah. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. Kata Kunci: Kebebasan, Diskresi, Otoritas A. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. 6. 32 Tahun 2004Pengertian Diskresi. maksud dari dikresi adalah a. Keputusan yang disepakati bersama antara. a. Buruknya etika para aparatur pemerintah Indonesia dapat terlihat dari masihmengenai “diskresi” dalam hukum administrasi. Terhadap pembatasan diskresi, beliau membaginya menjadi empat (4) syarat yang harus diperhatikan aparatur pemerintah/administrasi negara dalam menggunakan diskresi, yaitu : 1) Diskresi bisa. terikat. Sesuai Permenpan dan RB 38 tahun 2017 tentang Standar Jabatan ASN, bahwa setiap ASN perlu memiliki tiga jenis kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatannya yaitu. 12. Kebebasan pejabat dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri. diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan danadministrasi dan peradilan administrasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah. John A. Pd. Melakukan tindakan, ucapan, perilaku yang bertentangan dengan norma norma sosial dan susila d. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. Sep 27, 2014 · Fenomena-fenomena red tape tersebut muncul sebagai konsekuensi atas diskresi yang dimiliki oleh eksekutif. Menjadi dasar pembentukan peraturan internal tentang kewajiban masuk kerja B. Sedangkan menurut Rancangan. Buruknya etikaDiskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1994), hlm. Oct 30, 2022 · Di Indonesia diskresi diatur dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-undang no. * Sumber dana penelitian berasal dari Komisi Kepolisian Nasional Indonesia di Tahun 2015. Bentuk fleksibel aturan yang berlaku b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kajian paradigmatik terhadap konsep diskresi pejabat pemerintahan di Indonesia. Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi pada Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen) Adie Pradana. 5. soal: "“Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008)”, maksud dari “diskresi” adalah. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia. 2K VOL: 1,804 $--diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia administrasi publik (rohr, 1989 dan keban, 2008)”, maksud dari “diskresi” adalah. Jun 15, 2023 · Informasi harus utuh dan benar 12. kebebasan atau diskresi administrasi Negara . Isu etika menjadi sangat vital dalam administrasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai inti dari administrasi publik. Perkembangan hukum administrasi menjadi minat studi di Fakultas Hukum Universitas Mulawaman, tidak didukung dengan perkembangan buku text sebagai literatur yang menunjang keilmuan Hukum administrasi. Buruknya etika para aparatur pemerintah Indonesia dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan oleh masyarakat. Keputusan yang disepakati bersama antara pejabat maupun pemberi layanan dengan. Responsibilitas stake holder dan publik. Diskresi menjadi jalan keluar bagi persoalan- persoalan yang mendesak yang harus segera diselesaikan. A Tidak ada jawaban yang benar B Bentuk fleksibel aturan yang berlakuDiskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008), maksud dari “diskresi” adalah . Adm. Untuk itu, mari kita bahas apa itu diskresi dan. 13 Terhadap kewenangan diskresi yang berakibat pada sanksi pidana, harus menjadi tanggung jawab Pejabat administrasi Negara atau Badan yangSoal dan Jawaban Evaluasi Akademik MOOC PPPK Tahun 2022 Paket 1. Disahkannya Undang-Undang No. “Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008)”, maksud dari “diskresi” adalah. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). Etika Kata Kunci: Kebebasan, Diskresi, Otoritas A. Bentuk fleksibel aturan yang berlaku B. Etika diperlukan karena adanya keleluasaan kewenangan atau diskresi yang diberikan para administrator publik dan diskresi administrasi menjadi “ Strating Poin ” bagi masalah moral. Didalampraktikpenyelenggaraanpemerintahan , freiesErmessendilakukanolehadministrasi negara dalam hal-hal sebagaiberikut: Belum. Animals. 18. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia administrasi publik (Rohr, 1989 dan Keban 2000), maksud dari diskresi adalah. Menurut pasal 1 Angka 9 undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat. John A. Bentuk fleksibel aturan yang berlaku 4. Meskipun Freis Ermessen memiliki legitimasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tetapi perlu kiranya ditinjau pengujiannya dari kewenangan bebas dalam menerbitkan keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan tersebut. 133-152 6 Diskresi dibenarkan dalam hukum administrasi, agar prinsip legalitas pada tahap operasioanal dapat dilaksanakan. Bentuk fleksibel aturan yang berlaku b. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. memerintah. Apr 25, 2014 · rohr (1989:60) yang mendasarkan pendapatnya pada buku morality and administration in democratic government karya paul appleby, menyatakan bahwa diskresi administrasi menjadi “ starting point ” bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik. Rohr (1989: 60) yang mendasarkan pendapatnya pada buku Morality and Administration in Democratic Goverment karya Paul Appleby, menyatakan bahwa diskresi administrasi menjadi “starting point” bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik. Bentuk fleksibel aturan yang berlaku Lembaga Administrasi Negara Edisi Tahun 2021 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Jl. Kebebasan pejabat dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri b. Paradigma digunakan sebagai alat analisis untuk memotret dan memecahkan masalah-masalah sosial. dengan waktu implementasi Core Tax Administration. Berdasarkan Pasal (1). Menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik c. Sebab munculnya birokrasi. pidana korupsi apabila tindakan diskresi oleh pejabat pemerintahan berpedoman pada AUPB dan UU Administrasi Pemerintahan, yang telah memberi pengertian, batasan, serta prosedur penggunaan diskresi atau dengan kata lain telah menjadi payung hukum bagi pejabat pemerintahaan untuk menggunakan diskresi. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). Dengan beberapa contoh di atas, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa dengan adanya diskresi Pemerintah Daerah yang semakin besar ini pelayananDiskresi administrasi menjadi starting point bagi. Aktivitas politis dari administrator negara tampak dari adanya diskresi atau keleluasaan bagi administrator negara dalam menjalankan birokrasi sehingga tidak salah kalau diskresi administrasi menjadi ”starting point” bagi masalah etika atau moral dalam dunia administrasi publik (John A. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). Menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik C. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. John A. (Hal 53 A2 A) a. 2. 13. Sorotan Tentang Etika 1. Salah satu hal yang menyebabkannya adalah makin terkikisnya ruang diskresi sebagai akibat menguatnya 7 Sjachran Basah, Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, (Bandung: Alumni, 1992), hal. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008), maksud dari “diskresi”. Diskresi administrasi menjadi starting pont bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008)”, maksud diskresi adalah…. Etika berasal dari politik dan setiap kebijakan berasal dari politik juga. Sebab munculnya birokrasi. Sep 29, 2022 · Sedangkan lebih lanjut, menurut Ridwan (dalam Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, 2009:80), “Diskresi sendiri diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang, atau tindakan. Menjadi pertimbangan pimpinan unit kerja dalam menentukan rekanan dalam proyek strategis. PENDAHULUANDiskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). Sn, M. Birokrasi juga bekerja atas dasar kepercayaan, karena birokrasi bekerja untuk negara dan juga berarti untuk rakyat Kenapa Etika dalam Birokrasi ¾ Administrator dalam membuat keputusan cenderung didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di luar pertimbangan ekonomi & efisiensi (Simon, 1947) ¾ Diskresi administrasi menjadi “starting point. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pengujian. Kata kunci: diskresi; presiden; covid-19;Diskresi dalam UU Administrasi. ID English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian. Rohr (1989: 60) yang mendasarkan pendapatnya pada buku Morality and Administration in Democratic Goverment karya Paul Appleby, menyatakan bahwa diskresi administrasi menjadi “starting point” bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik.